Anggota Komisi I DPR Achmas Basarah (F-PDI Perjuangan) menilai paradigma pembangunan kawasan perbatasan harus segera dirubah. "Perbatasan bukan lagi sebagai wilayah terbelakang namun perlu dukungan politik dari eksekutif dan legislatif," ujarnya disela-sela Kunjungan Kerja komisi I DPR ke perbatasan Mota Ain di Atambua, Selasa (9/3).

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada cara pandang perbatasan. Pertama cara memandang dan memposisikan kawasan perbatasan harus bukan lagi sebagai wilayah terbelakang tetapi justru sebagai beranda NKRI.
"Oleh karena posisinya sebagai beranda Republik  maka pembangunan kawasan perbatasan harus mendapat skala prioritas utama dan bukan hanya dianggap beban pembangunan," tegasnya.

Kedua, katanya, mind-set pemerintah juga harus dengan tidak memandang pembangunan di kawasan perbatasan hanya pada aspek ekonomis atau hitung-hitungan untung rugi saja.

"Karena pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya menyangkut aspek nilai ekonomis saja tetapi yang lebih penting adalah kewibawaan dan kredibilitas NKRI di mata negara2 tetangga dan dunia internasional," ujarnya.

Dengan demikian diperlukan political will dan political done yang kuat dari Pemerintah dan DPR untuk membuat dan melaksanakan blue print pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh, integral dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, menurut Basarah diperlukan sebuah badan khusus yg bertugas mengkoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan yg melibatkan semua kementrian dan badan-badan terkait termasuk Pemda setempat.

Dengan tugas dan fungsi seperti itu, lanjutnya, maka Badan Pengelola Kawasan Perbatasan yang baru dibentuk atas dasar Inpres No. 2 tahun 2002 harus dipimpin oleh pejabat setingkat minimal Wakil Presiden agar dapat menginstruksikan menteri-menteri dan kepala-kepala badan.

"Koordinasi di bawah Wapres menjadi penting karena selama ini terhambatnya pembangunan kawasan perbatasan salah satunya karena ego sektoral antar departemen dan lembaga-lembaga lainnya begitu sangat dominan," tegasnya.

Ia pun berharap, program peningkatan dan efektifitas pembangunan kawasan perbatasan bukan lagi sekedar wacana saja. (da)